“Dari SMA N 2 Gerung untuk Indonesia: Membangun Demokrasi Lewat Pendidikan Pemilih Sejak Dini”
Hari Senin 11 bulan Agustus Tahun 2025 itu terasa berbeda di halaman SMA Negeri 2 Gerung. Siswa dan siswi yang biasanya berbaris mengikuti apel, kini mendapatkan pengalaman baru: belajar tentang pendidikan pemilih. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
Mengapa penting? Karena banyak dari mereka adalah pemilih pemula—mereka yang untuk pertama kalinya akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang.
Demokrasi Dimulai dari Sekolah
Demokrasi bukan hanya urusan mencoblos di bilik suara. Demokrasi adalah tentang memahami hak dan kewajiban, tentang bagaimana suara kita ikut menentukan arah bangsa. Di SMA, proses pembelajaran ini bisa dimulai sejak dini: belajar mendengar pendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama. Partisipasi adik-adik tidak hanya sebatas hadir di TPS (kuantitas), tetapi juga memilih dengan cerdas dan kritis (kualitas).
Siswa Bisa Jadi Agen Perubahan
Adik-adik siswa punya kelebihan besar: akses cepat ke informasi. Dengan media sosial dan jaringan yang luas, siswa bisa menjadi agen pendidikan pemilih. Apa artinya? Bukan hanya cerdas memilih untuk diri sendiri, tetapi juga bisa mengingatkan orang lain—keluarga, tetangga, bahkan teman sebaya—untuk tidak asal pilih.
Kegiatan pendidikan pemilih ini bukan sekadar acara seremonial. Ia adalah bagian dari proses panjang menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek politik, tetapi juga bertanggung jawab. Mari jadikan SMA N 2 Gerung sebagai contoh bahwa pendidikan pemilih bisa dimulai sejak bangku sekolah. Dari Gerung, semangat demokrasi berkualitas bisa menyebar ke seluruh Indonesia.
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW, Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pemeriksaaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten Kota, Laporan Evaluasi LAKIP